Keterbukaan dan Jaminan Keadilan
diambil dari buku pendidikan kewarganegaraan karya Retno Listyarti
A. KETERBUKAAN DAN KEADILAN
1. Makna Keadilan
KEADILAN adalah memberikan hak kepada yang berhak menerimanya.
Menurut Aristoteles ada lima jenis keadian:
- keadilan komutatif, yakni perklakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya
- keadilan distributif, yakni keadilan sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya
- keadilan kodrat, yakni perbuatan yang memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita
- keadilan konvensional, yakni perbuatan apabila seorang warga negara telah menaati peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan yang telah dikeluarkan
- keadilan perbaikan, yakni perbuatan apabila seseorang telah memulihkan nama baik orang lain yang tercemar
2. Makna Keterbukaan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Pemerintah yang terbuka atau transparan adalah pemerintah yang menjalankan kekuasaannya menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan yang membuka kontrol masyrakat yang dipimpinnya.
3. Pentingnya Keterbukaan dan Jaminan Keadilan
Negara mementingkan profesionalisme dalam pemerintahan dalam negeri, melalui terlaksananya hubungan timbal balik yang erta antar unit pemerintah pusat dan unit pemerintah terkecil . Aktifitas semua unit tersebut secara keseluruhan adalah mekanisme negara.
B. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK TRANSPARAN
1. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan
Pemahaman peranan rakyat terhadap eksistensi birokrasi pemerintahan kurang memperoleh perhatian dan penekanan dalam birokrasi publik.Reformasi birokrasi harus meliputi perbuahan sistem politik dan hukum secara menyeluruh, perubahan sikap mental dan budaya birokrat serta perubahan pola pikir dan komitmen pemerintah serta partai politik. Pemerintah yang akuntabel memiliki daya tanggap yang tinggi terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat bukan sebaliknya hanya menjadi alat penguasa.
2. Dampak Penyelengaraan Pemerintah yang Tidak Transparan
Pemerintah yang absolut jauh dari keterbukaan terhadap publik. Berbagai perencanaan dan kebijakan yang dibuat pemerintah lebih mengarah pada kepentingan pemerintah daripada kepentingan rakyat . Pemerintah yang korup tidak akan membawa kemakmuran, keadilan, ketentraman, dan persatuan bagi rakyatnya. Dampak pemerintah yang tidak transparan antar lain tumbuh dan berkembangnya KKN, pejabat terpilih karena politik uang, menimbulkan kesengsaraan dan kemiskinan semakin dalam, menimbukan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.
3. Dampak Penyelenggaraan Pemerintah yang Tidak Transparan di Negara Lain
Contohnya adalah Raja Mswati adalah raja negara miskin di Afrika bagian selatan, baru-baru ini memerintahkan pembangunan 11 istana baru bagi kesebelas permaisurinya. Ia juga menghabiskan jutaan dolar AS untuk membeli sedan mewah bagi semua ibu tirinya, yakni para istri ayahnya, Raja Sobhusa.
C. SIKAP KETERBUKAAN DAN KEADILAN
1. Sikap Keterbukaan dan Keadilan dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara
Syarat-syarat bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih adalah sebagai berikut:
- Kontrol internal penyelenggaraan negara
- Perbaikan kontrol masyarakat
- Perbaikan budaya yang kondusif
- Perbaikan sistem politik yang menciptakan keterbukaan dan melibatkan kontrol masyarakat
2.E-Government: Keterbukaan Pemerintah di Era Digital
Menurut Kementerian Kominfo E-government adalah aplikasi terknologi informasi yang berbasis internet dan perangkat digital lainnya yang dikelola pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat, mitra bisnus, pegawai, badan usaha, dan lembaga-lembaga lainnya secara online.
DIBUAT OLEH: STEVEN FEBRIANO
